MA NAMSIK GANTI DOMAIN

Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,KAMI INFORMASIKAN BAHWA WEBSITE MA NAMALEAN SIKARU TELAH BERPINDAH KE ALAMAT http://man1namsik.sch.id/ silahkan kunjungi kami. wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Selengkapnya...

Kemenag Masih Proses Penegerian Madrasah

Jakarta (Pinmas)—Dirjen Pendidikan Islam, Prof Dr Mohammad Ali menyatakan bahwa proses penegerian madrasah masih dilakukan Kementerian Agama. Pada tahun 2009 sebanyak 370 madrasah swasta baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA) telah diubah menjadi madrasah negeri. “Penegerian madrasah sifatnya hanya menunggu masyarakat yang mau menegerikan madrasahnya, karena menegerikan madrasah berarti menyerahkan asetnya kepada negara untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh Pemerintah,” kata M. Ali kepada pers di Jakarta, Kamis (21/10) menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Kemenag dalam 1 tahun ini. Dalam proses penegerian madrasah, kata Ali, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena setelah proposal disahkan Kemenag juga harus ada rekomendasi dari Menpan. “Kalau sudah ada rekomendasi dari Menpan baru dinegerikan,” kata Ali didampingi Sekretaris Ditjen Pendis Affandi Muchtar dan Direktur Pendidikan Madrasah Firdaus Basuni. “Untuk itu setiap madrasah swasta yang ingin menjadi madrasah negeri harus mengajukan proposal untuk diverifikasi,” kata Ali seraya menambahkanjumlah madrasah swasta masih jauh lebih banyak dibanding yang negeri, dari 40 ribu-an hanya 10 persen madrasah negeri. 90 persen berstatus swasta. “Tahun ini kami mengajukan rekomendasi ke Menpan untuk penegerian 400 madrasah, tapi belum turun,” imbuhnya. Adapun tujuan penegerian madrasah diantaranya untuk menjadikan madrasah negeri sebagai motivator dan pemberi contoh bagi penyelenggaraan pendidikan di madrasah-madrasah sekitarnya. Juga untuk meningkatkan rasio perbandingan antara madrasah negeri dan swasta. “Kalau sudah negeri kan anggarannya jelas, sedang swasta sifatnya bantuan,” kata Ali. Dirjen juga memaparkan percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Bantuan opresional sekolah (BOS) sebesar Rp 3.2 trilyun bagi 6,7 juta siswa. Selain itu program wajar diknas pada pondok pesantren salafiyah sebanyak 600.855 santri dan program pendidikan kesetaraan (Paket A dan B) pada pondok pesantren sebanyak 9.918 santri. “Soal santri yang menjalani pendidikan di pesantren, kami juga menyiapkan Ujian Nasional yang khusus kami selenggarakan untuk mereka yang menginginkan. Kami juga menyiapkan blanko ijasah yang setara dengan madrasah dengan pengesahan dari pimpinan pesantren jika mereka membutuhkan,” katanya sambil menambahkan, biasanya santri tidak membutuhkan ijasah karena jiwa enterpreneurnya tinggi. Mengenai program pada perguruan tinggi di lingkungan Kemenag adalah pemberian bantuan dalam bentuk beasiswa, peningkatan sarana prasarana, pengembangan perpustakaan, peningkatan mutu penelitian dan lainnya, dengan jumlah anggaran mencapai Rp 960,5 milyar. “Setiap tahun juga menyelenggarakan konferensi tahunan studi Islam atau Annual Conference on Islamic Studies, tahun ini yang kesepuluh,” kata Ali. ACIS ke-10 ini akan diselenggarakan di Banjarmasin pada 1-4 November mendatang dengan mengundang para pakar dari dalam dan luar negeri. Tema yang diusung ialah “Menemukan kembali jatidiri Islam Indonesia/Nusantara.” (ks) Selengkapnya...

Formasi CPNS Kemenag 2013 Khusus Honorer

Lowongan CPNS Kemenag 2013 – Jarno.web.id – Salah satu instansi pusat yang tidak membuka penerimaan CPNS 2013 jalur umum adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama – Kemenag memastikan tidak menerima pendaftaran CPNS baru dari pelamar umum. Seluruh kuota CPNS baru yang mereka terima, dipakai untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I maupun II. Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kemenag Zubaidi mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi tentang skema tes CPNS Kemenag langsung dari Biro Kepegawaian. “Memang benar Kemenag tidak menerima pelamar umum. Seluruh formasi CPNS baru dipakai untuk mengangkat tenaga honorer kategori I dan II,” katanya di Jakarta kemarin. Zubaidi menegaskan ketentuan ini tidak hanya berlaku di kantor Kemenag pusat (Jakarta). Tetapi juga sampai di satuan kerja (satker) Kemenag di tingkat provinsi dan kabupaten. Aturan ini juga diterapkan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di seluruh Indonesia. “Di madrasah-madrasah negeri juga tidak ada rekrutmen CPNS baru dari pelamar umum,” tandasnya. Dengan keputusan ini, pihak Kemenag meminta masyarakat waspada terhadap segala bentuk penipuan calon CPNS baru. Bisa saja bakal bermunculan calo-calo yang mengiming-imingi bisa memasukkan pelamar umum menjadi CPNS Kemenag. Dia meminta setiap ada informasi percaloan CPNS, untuk segera di laporkan ke Kemenag pusat. Zubaidi mengatakan bahwa keputusan tidak menerima CPNS baru dari pelamar umum ini sudah disampaikan ke seluruh satker Kemenag. Dia mengakui satker Kemenag sangat banyak sekali jumlahnya, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan. Dia sampai kemarin belum mengetahui secara rinci jumlah kuota CPNS baru di Kemenag. “Informasinya belum valid, nanti ada informasi resmi dari Biro Kepegawaian,” ujar dia. Rencananya penjaringan CPNS baru untuk para tenaga honorer itu dimulai bulan ini juga. Kemenag tetap memakai acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Seperti seluruh tenaga honorer kategori II akan bersaing sesama kategori II dengan sistem ujian tulis. Sedangkan untuk tenaga honorer kategori II, akan melalui pengangkatan langsung tanpa tes tulis. Kemenag memutuskan ingin segera menuntaskan tunggakan pengangkatan tenaga honorer di lingkungannya. “Intinya di Kemenag tetap membutuhkan CPNS baru. Tetapi akan diisi oleh tenaga honorer yang sudah mengabdi dan memenuhi kriteria,” katanya. Pusat data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah usulan untuk database tenaga honorer kategori I di lingkungan Kemenag mencapai 29.471 orang. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval), jumlah yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) susut menjadi 10.875 orang. Setelah dilakukan saringan lagi dengan proses quality assurance (QA) jumlahnya berkurang menjadi 9.476 orang. Karena jumlahnya masih tidak wajar karena terlalu banyak (ketentuannya 500 orang), maka diseleksi lagi melalui Audit Tujuan Tertentu (ATT). Pihak BKN belum melansir hasil ATT ini. Sementara itu untuk tenaga honorer kategori II di lingkungan Kemenag, pasca uji publik pusat data BKN mencatat ada 49.662 orang. Read more: http://jarno.web.id/formasi-cpns-kemenag-2013-khusus-honorer.html#ixzz2gW7nybAd Selengkapnya...

Kapal Perintis Sabuk Nusantara 33 Menambatkan Hati di P. Gorom

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon mengoperasionalkan kapal kargo swasta untuk membantu masyarakat di pulau-pulau kecil di Maluku. "Ada dua buah kapal kargo yang beroperasi saat ini, Cantika 05 dan Cantika 08 yang melayari rute Ambon, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD)," kata Kepala Syahbandar Ambon Ali Ibrahim, Senin. Menurut dia, sebelumnya kapal kargo swasta yang beroperasi di Maluku berjumlah sekitar lima buah, tetapi kemudian dikurangi hingga tersisa dua buah. Bagian palka pada dua buah kapal kargo yang beroperasi tersebut, juga disediakan tempat tidur bagi penumpang. "Kami sebagai pelaksana teknis lapangan melaksanakan program pemerintah pusat yang melibatkan pihak swasta," ucapnya. Ali mengatakan, pengoperasian kapal kargo swasta merupakan program pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Hal ini sesuai Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Nomor:108/1/10/BJPL.13, tanggal 5 Nopember 2012. Penggunaan kapal kargo merupakan upaya untuk membantu memenuhi kurangnya kapal penumpang, khususnya masyarakat di pulau-pulau kecil di Maluku. "Pemerintah masih terus berupaya memenuhi kekurangan kapal penumpang yang layak, sehingga nantinya kapal kargo tidak lagi difungsikan untuk mengangkut penumpang," katanya. Ali menjelaskan, pemerintah sudah mengoperasikan dua buah kapal perintis, yakni KM Sabuk Nusantara 33 yang berpangkalan di Kota Tual, dan KM Sabuk Nusantara 34 di Saumlaki, MTB. Masing - masing berkapasitas 500 - 600 penumpang. Kapal perintis Sabuk Nusantara 33 melayari rute wilayah Maluku Tenggara, Kepulauan Aru hingga ke Sorong, sedangkan Sabuk Nusantara 34 melayari rute pulau-pulau kecil di MTB dan MBD hingga ke Kupang. Ia menambahkan, saat ini Kementerian Perhubungan sedang membangun sejumlah kapal berukuran 1.200 GT, cocok untuk Perairan Maluku karena kapal ukuran kecil sangat rawan bila terjadi cuaca buruk di laut. Selengkapnya...