Kemenag Masih Proses Penegerian Madrasah

Jakarta (Pinmas)—Dirjen Pendidikan Islam, Prof Dr Mohammad Ali menyatakan bahwa proses penegerian madrasah masih dilakukan Kementerian Agama. Pada tahun 2009 sebanyak 370 madrasah swasta baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA) telah diubah menjadi madrasah negeri. “Penegerian madrasah sifatnya hanya menunggu masyarakat yang mau menegerikan madrasahnya, karena menegerikan madrasah berarti menyerahkan asetnya kepada negara untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh Pemerintah,” kata M. Ali kepada pers di Jakarta, Kamis (21/10) menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Kemenag dalam 1 tahun ini. Dalam proses penegerian madrasah, kata Ali, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena setelah proposal disahkan Kemenag juga harus ada rekomendasi dari Menpan. “Kalau sudah ada rekomendasi dari Menpan baru dinegerikan,” kata Ali didampingi Sekretaris Ditjen Pendis Affandi Muchtar dan Direktur Pendidikan Madrasah Firdaus Basuni. “Untuk itu setiap madrasah swasta yang ingin menjadi madrasah negeri harus mengajukan proposal untuk diverifikasi,” kata Ali seraya menambahkanjumlah madrasah swasta masih jauh lebih banyak dibanding yang negeri, dari 40 ribu-an hanya 10 persen madrasah negeri. 90 persen berstatus swasta. “Tahun ini kami mengajukan rekomendasi ke Menpan untuk penegerian 400 madrasah, tapi belum turun,” imbuhnya. Adapun tujuan penegerian madrasah diantaranya untuk menjadikan madrasah negeri sebagai motivator dan pemberi contoh bagi penyelenggaraan pendidikan di madrasah-madrasah sekitarnya. Juga untuk meningkatkan rasio perbandingan antara madrasah negeri dan swasta. “Kalau sudah negeri kan anggarannya jelas, sedang swasta sifatnya bantuan,” kata Ali. Dirjen juga memaparkan percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Bantuan opresional sekolah (BOS) sebesar Rp 3.2 trilyun bagi 6,7 juta siswa. Selain itu program wajar diknas pada pondok pesantren salafiyah sebanyak 600.855 santri dan program pendidikan kesetaraan (Paket A dan B) pada pondok pesantren sebanyak 9.918 santri. “Soal santri yang menjalani pendidikan di pesantren, kami juga menyiapkan Ujian Nasional yang khusus kami selenggarakan untuk mereka yang menginginkan. Kami juga menyiapkan blanko ijasah yang setara dengan madrasah dengan pengesahan dari pimpinan pesantren jika mereka membutuhkan,” katanya sambil menambahkan, biasanya santri tidak membutuhkan ijasah karena jiwa enterpreneurnya tinggi. Mengenai program pada perguruan tinggi di lingkungan Kemenag adalah pemberian bantuan dalam bentuk beasiswa, peningkatan sarana prasarana, pengembangan perpustakaan, peningkatan mutu penelitian dan lainnya, dengan jumlah anggaran mencapai Rp 960,5 milyar. “Setiap tahun juga menyelenggarakan konferensi tahunan studi Islam atau Annual Conference on Islamic Studies, tahun ini yang kesepuluh,” kata Ali. ACIS ke-10 ini akan diselenggarakan di Banjarmasin pada 1-4 November mendatang dengan mengundang para pakar dari dalam dan luar negeri. Tema yang diusung ialah “Menemukan kembali jatidiri Islam Indonesia/Nusantara.” (ks)